Ketika Negara Kehilangan Estetika, Seni Mengingatkan Kita pada Nurani
Refleksi Seni dan Kebudayaan atas Politik Anggaran, Utang Negara, Pemborosan, dan Krisis Kepekaan Sosial
Pendahuluan: Ketika Anggaran Menjadi Cermin Sebuah Bangsa
Sebuah negara tidak hanya dapat dibaca melalui pertumbuhan ekonominya, gedung-gedung pencakar langit, jalan tol, jumlah investasi, atau besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Negara juga dapat dibaca melalui cara kekuasaan memperlakukan uang publik, cara pemerintah menghormati rakyat, cara institusi menjalankan kewenangan, dan yang tidak kalah penting: cara sebuah bangsa memperlakukan kebudayaannya.
Seni mungkin tampak berada jauh dari pembahasan tentang APBN, utang, pengadaan barang dan jasa, koperasi desa, program pangan, atau kebijakan fiskal. Namun sebenarnya seni mempunyai hubungan yang sangat dalam dengan semua persoalan tersebut. Seni adalah ruang tempat manusia mempertanyakan kekuasaan, mengabadikan penderitaan, merawat ingatan, menilai kemanusiaan, dan mempertanyakan apakah pembangunan benar-benar membuat manusia menjadi lebih bermartabat.
Karena itu, ketika sebuah negara mengalami kegaduhan akibat persoalan anggaran, ketidakpercayaan terhadap institusi, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, atau kekhawatiran tentang pemborosan sumber daya publik, seni tidak seharusnya hanya diam di dalam galeri.
Seni harus menjadi cermin.
Bukan cermin yang menghina, tetapi cermin yang memperlihatkan wajah sebenarnya.
Indonesia sedang menjalankan berbagai agenda pembangunan besar. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp335 triliun dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan alokasi Rp83 triliun.
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan besarnya ambisi negara. Dan ambisi pembangunan tidak selalu buruk. Bahkan sebaliknya, negara memang membutuhkan kebijakan besar untuk meningkatkan kualitas manusia dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata berapa besar uang yang dibelanjakan, melainkan:
Apakah uang itu menghasilkan manfaat yang setara dengan pengorbanan publik?
Apakah setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat?
Apakah pengelolaannya transparan?
Apakah hasilnya dapat diukur?
Apakah masyarakat dapat mengawasi?
Dan yang paling penting: apakah pembangunan tersebut memperkuat manusia atau justru memperbesar ruang bagi kekuasaan, kepentingan, dan keserakahan?
Di situlah seni dan kebudayaan memperoleh alasan untuk berbicara.
- Anggaran Negara Bukan Uang Milik Kekuasaan
Salah satu kesalahan paling berbahaya dalam kehidupan bernegara adalah ketika pejabat atau kelompok politik mulai memperlakukan anggaran publik seolah-olah merupakan milik mereka.
Padahal APBN pada hakikatnya adalah instrumen keuangan negara yang bersumber dari kontribusi masyarakat dan sumber penerimaan negara lainnya untuk menjalankan fungsi negara. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah mengandung konsekuensi moral.
Anggaran bukan sekadar angka.
Di balik satu triliun rupiah terdapat:
anak yang membutuhkan pendidikan,
pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan,
petani yang membutuhkan akses produksi,
seniman yang membutuhkan ruang berkarya,
desa yang membutuhkan infrastruktur,
dan jutaan masyarakat yang berharap negara bekerja untuk mereka.
Karena itu, pemborosan anggaran bukan sekadar persoalan administratif. Ia adalah persoalan etika publik.
Utang pun harus dipahami secara rasional. Negara modern dapat menggunakan pembiayaan dan utang untuk investasi yang produktif. Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa pembiayaan APBN 2026 dikelola untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan fiskal.
Dengan demikian, persoalannya bukanlah “utang selalu buruk”.
Persoalannya adalah:
Untuk apa negara berutang, siapa yang menikmati manfaatnya, bagaimana risikonya dikelola, dan apakah manfaat jangka panjangnya sebanding dengan beban yang diwariskan kepada masyarakat?
Utang yang membiayai pendidikan berkualitas, infrastruktur produktif, transformasi ekonomi, atau investasi manusia dapat memiliki logika pembangunan yang kuat.
Sebaliknya, pembiayaan yang tidak produktif, tidak transparan, tidak efisien, atau bocor oleh korupsi dapat berubah menjadi beban antargenerasi.
Di sinilah konsep keberlanjutan fiskal menjadi penting.
Negara tidak hanya harus mampu membayar hari ini. Negara harus memastikan bahwa generasi berikutnya tidak menerima warisan berupa utang, kerusakan lingkungan, lemahnya institusi, dan hilangnya kepercayaan.
- MBG dan Koperasi Desa: Besarnya Program Harus Diimbangi Besarnya Akuntabilitas
Program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai salah satu program prioritas nasional dan pada 2026 memperoleh alokasi Rp335 triliun. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi agenda besar dengan alokasi Rp83 triliun.
Keduanya memiliki tujuan yang secara sosial dapat dipahami: meningkatkan kualitas gizi dan membuka penguatan ekonomi masyarakat desa.
Namun semakin besar skala program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi, pengawasan, evaluasi, dan integritas.
Hal ini bukan sekadar opini.
Pemerintah sendiri telah menetapkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang secara eksplisit mengatur pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang/jasa.
Artinya, negara menyadari bahwa program sebesar itu membutuhkan tata kelola yang kuat.
Kekhawatiran masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan anggaran juga bukan sesuatu yang muncul tanpa konteks.
KPK menyebut pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang sangat rentan terhadap korupsi. Dalam hasil SPI 2024, KPK melaporkan risiko penyalahgunaan pengadaan mencapai 97% di kementerian/lembaga dan 99% di pemerintah daerah berdasarkan indikator survei yang mereka gunakan; KPK juga menemukan berbagai pola seperti pengaturan pemenang vendor, ketidaksesuaian kualitas dengan harga, nepotisme, dan gratifikasi.
KPK juga menjelaskan bahwa korupsi pengadaan dapat berakar sejak tahap perencanaan anggaran, melalui penggelembungan anggaran, pengarahan penyedia tertentu, perencanaan yang tidak realistis, hingga persoalan kontrak, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.
Karena itu, kritik terhadap program besar bukan berarti menolak program tersebut.
Justru sebaliknya.
Program besar harus mendapatkan pengawasan yang lebih besar.
Kita tidak boleh menganggap sebuah kebijakan otomatis suci hanya karena membawa nama “rakyat”.
- Teori Public Choice: Ketika Kepentingan Publik Berhadapan dengan Kepentingan Pribadi
Dalam ilmu ekonomi politik, teori Public Choice yang dikembangkan antara lain oleh James Buchanan dan Gordon Tullock mengingatkan bahwa manusia di dalam pemerintahan tidak otomatis berubah menjadi makhluk tanpa kepentingan pribadi.
Pejabat, birokrat, pengusaha, kelompok kepentingan, dan politisi tetap memiliki insentif.
Karena itu, institusi harus dirancang sedemikian rupa agar kepentingan pribadi tidak mudah mengalahkan kepentingan publik.
Di sinilah muncul konsep rent-seeking.
Rent-seeking terjadi ketika individu atau kelompok berusaha memperoleh keuntungan bukan terutama melalui penciptaan nilai baru, tetapi melalui akses, regulasi, privilese, kedekatan dengan kekuasaan, atau pengaruh terhadap kebijakan.
Jika praktik seperti ini berkembang, negara bisa mengalami paradoks:
semakin besar anggaran, semakin besar pula peluang ekonomi yang diperebutkan oleh kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan.
Inilah mengapa pembangunan membutuhkan institusi, bukan hanya niat baik.
Niat baik tanpa mekanisme pengawasan dapat menghasilkan kebocoran.
Program mulia tanpa integritas dapat berubah menjadi ladang kepentingan.
Dan slogan “demi rakyat” tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanyaan publik.
- Teori Principal-Agent: Rakyat adalah Pemilik Kedaulatan
Ilmu politik dan ekonomi kelembagaan juga mengenal teori Principal-Agent.
Secara sederhana, masyarakat dapat dipandang sebagai principal, sementara pejabat dan aparatur negara bertindak sebagai agent yang diberi mandat untuk menjalankan kepentingan publik.
Masalah muncul ketika agent memiliki informasi yang jauh lebih besar daripada principal dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri.
Masyarakat tidak tahu seluruh proses pengadaan.
Masyarakat tidak melihat seluruh transaksi.
Masyarakat tidak mengetahui seluruh negosiasi.
Masyarakat tidak selalu mengetahui bagaimana sebuah proyek diputuskan.
Karena itu diperlukan transparansi, audit, media yang bebas, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan budaya kritik.
Tanpa mekanisme pengawasan, jarak informasi tersebut dapat menjadi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam konteks inilah keterbukaan bukan kemewahan demokrasi.
Ia adalah sistem pertahanan negara.
- Korupsi Bukan Sekadar Kejahatan Finansial
Korupsi sering dipandang hanya sebagai persoalan mengambil uang.
Padahal kerusakannya jauh lebih luas.
Ketika anggaran dikorupsi, yang hilang bukan hanya uang.
Yang ikut hilang adalah:
kualitas pelayanan,
kepercayaan masyarakat,
efisiensi ekonomi,
keadilan sosial,
dan wibawa institusi.
KPK bahkan menjelaskan faktor korupsi melalui konsep fraud pentagon: tekanan, kesempatan, kemampuan, rasionalisasi, dan arogansi.
Bagian paling berbahaya adalah rasionalisasi.
Koruptor dapat mengatakan:
“Semua orang melakukannya.”
“Ini hanya sedikit.”
“Saya juga berjasa.”
“Negara terlalu kaya.”
“Tidak ada yang dirugikan.”
Ketika pembenaran seperti ini menjadi budaya, kejahatan berhenti terasa sebagai kejahatan.
Ia berubah menjadi kebiasaan.
Dan ketika sebuah bangsa mulai terbiasa dengan penyimpangan, maka problemnya sudah bukan lagi individu.
Problemnya adalah kebudayaan.
- Pierre Bourdieu dan Pentingnya Modal Budaya
Di sinilah perspektif sosiologi budaya menjadi penting.
Pierre Bourdieu memperkenalkan gagasan tentang cultural capital atau modal budaya. Pengetahuan, pendidikan, selera, kemampuan membaca simbol, serta praktik budaya dapat menjadi sumber pembentukan posisi sosial dan kapasitas masyarakat.
Dengan perspektif tersebut, pembangunan bangsa tidak cukup hanya memperbesar modal finansial.
Bangsa juga membutuhkan:
modal budaya,
modal sosial,
dan modal manusia.
Masyarakat yang kaya secara materi tetapi miskin budaya dapat mengalami krisis orientasi.
Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi tetapi kehilangan etika juga dapat menggunakan kecerdasannya untuk melakukan manipulasi.
Karena itu, pembangunan manusia seharusnya tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan uang.
Ia harus menghasilkan manusia yang mampu membedakan:
benar dan salah,
adil dan tidak adil,
kepentingan pribadi dan kepentingan publik,
kemajuan dan keserakahan.
Di sinilah seni memiliki peran.
- Seni Bukan Hiasan Pembangunan
Ada kecenderungan melihat seni sebagai sesuatu yang “tambahan”.
Ketika ekonomi kuat, seni dibiayai.
Ketika anggaran ditekan, seni dianggap bisa menunggu.
Cara pandang tersebut sangat berbahaya.
UNESCO menempatkan budaya sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, dengan hubungan terhadap pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, kota berkelanjutan, dan ketahanan sosial. UNESCO juga menyatakan bahwa budaya bukan sekadar domain kebijakan yang terpisah, tetapi dimensi lintas sektor yang dapat membantu membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan berpusat pada manusia.
Bahkan UNESCO pada 2026 kembali menekankan bahwa seni dapat menjadi sarana dialog, membantu menjembatani perbedaan, memperkuat kohesi sosial, dan membuka ruang bagi beragam suara untuk hadir dalam menghadapi persoalan sosial dan politik.
Artinya, ketika masyarakat mengalami ketegangan, ketidakpercayaan, atau krisis moral, seni justru semakin diperlukan.
- Ketika Negara Kehilangan Estetika
Estetika tidak hanya berbicara tentang keindahan.
Dalam pengertian yang lebih dalam, estetika berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap nilai, bentuk, proporsi, harmoni, dan makna.
Karena itu, “negara kehilangan estetika” bukan berarti negara tidak memiliki bangunan indah.
Maksudnya adalah negara kehilangan kepekaan terhadap keseimbangan.
Keseimbangan antara pembangunan dan pemerataan.
Keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan.
Keseimbangan antara investasi dan kelestarian.
Keseimbangan antara program besar dan kapasitas pengelolaan.
Keseimbangan antara kepentingan hari ini dan generasi mendatang.
Keseimbangan antara angka statistik dan penderitaan manusia.
Sebuah proyek bisa secara administratif terlihat berhasil, tetapi secara sosial gagal.
Sebuah program bisa memiliki anggaran besar, tetapi manfaatnya tidak sebanding.
Sebuah kebijakan bisa sah secara hukum, tetapi tetap layak dipertanyakan secara etis.
Di sinilah seni mempunyai kekuatan unik.
Seniman tidak selalu bertanya:
“Apakah prosedurnya legal?”
Seniman juga bertanya:
“Apakah ini manusiawi?”
- Ketika Keserakahan Menjadi Kebudayaan
Sebuah negara tidak akan hancur hanya karena satu orang korup.
Negara mulai mengalami kerusakan serius ketika korupsi berubah menjadi ekosistem.
Ketika pengusaha membutuhkan koneksi politik untuk mendapatkan proyek.
Ketika pejabat menganggap fasilitas negara sebagai hak pribadi.
Ketika masyarakat menganggap suap sebagai hal biasa.
Ketika kritik dianggap sebagai musuh.
Ketika lembaga pengawas dilemahkan.
Ketika keberhasilan hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap.
Ketika kebudayaan hanya dipanggil untuk menjadi dekorasi acara.
Ketika seniman hanya dipanggil untuk menghibur kekuasaan.
Pada titik itulah negara menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada defisit anggaran:
defisit moral.
Defisit finansial masih dapat dihitung.
Defisit moral jauh lebih sulit dipulihkan.
Kepercayaan masyarakat yang runtuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. OECD menekankan bahwa kepercayaan terhadap institusi berkaitan dengan kesenjangan antara harapan warga dan kinerja institusi; tata kelola yang adil, berintegritas, terbuka, andal, dan responsif menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan tersebut.
- Seni Harus Berani Mengganggu Kenyamanan
Seni yang hanya membuat orang nyaman memang indah.
Tetapi seni yang membuat masyarakat berpikir jauh lebih penting.
Sejarah seni membuktikan bahwa karya dapat menjadi saksi perubahan sosial, kritik terhadap kekuasaan, dokumentasi penderitaan, sekaligus ruang untuk mempertahankan harapan.
Maka GBSRI tidak seharusnya hanya menjadi tempat memajang karya.
GBSRI harus menjadi ruang di mana:
seniman dapat bertanya,
masyarakat dapat berdiskusi,
kritikus dapat menguji gagasan,
dan kebudayaan dapat menjadi cermin bagi bangsa.
Dalam konteks itu, kritik sosial bukan berarti membenci negara.
Kritik justru dapat menjadi bentuk kecintaan terhadap negara.
Orang yang tidak peduli akan memilih diam.
Orang yang peduli akan bertanya:
Apakah kebijakan ini benar?
Apakah uang publik digunakan secara tepat?
Apakah rakyat benar-benar memperoleh manfaat?
Apakah generasi berikutnya akan menerima masa depan yang lebih baik?
Apakah pembangunan menghasilkan manusia yang lebih bermartabat?
- Indonesia Tidak Kekurangan Anggaran, Tetapi Membutuhkan Kepekaan
Kita sering terjebak dalam perdebatan tentang besar kecilnya anggaran.
Padahal persoalan yang lebih fundamental adalah kualitas penggunaan anggaran.
Anggaran besar tidak otomatis menghasilkan negara kuat.
Negara kuat lahir dari kombinasi:
institusi yang kompeten,
hukum yang dipercaya,
birokrasi yang profesional,
pengawasan yang efektif,
masyarakat yang kritis,
budaya yang sehat,
dan pemimpin yang memiliki batas moral.
World Bank juga menempatkan kapasitas negara sebagai unsur penting untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang efektif, keberlanjutan fiskal, dan pemulihan kepercayaan warga.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semestinya berhenti pada serapan anggaran.
Ukuran yang lebih penting adalah:
dampak.
Berapa anak yang benar-benar lebih sehat?
Berapa keluarga yang benar-benar lebih sejahtera?
Berapa desa yang benar-benar lebih mandiri?
Berapa lapangan kerja yang benar-benar tercipta?
Berapa karya seni yang benar-benar terdokumentasi?
Berapa masyarakat yang menjadi lebih kritis, kreatif, dan berbudaya?
Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar melihat angka triliunan rupiah.
- Sebuah Seruan untuk Seniman dan Masyarakat
Indonesia membutuhkan pembangunan.
Indonesia juga membutuhkan kritik terhadap pembangunan.
Keduanya tidak bertentangan.
Kita membutuhkan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kebudayaan.
Kita membutuhkan ekonomi, tetapi juga membutuhkan etika.
Kita membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan keadilan.
Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang mampu mengatakan “tidak” ketika kekuasaan melewati batasnya.
Seni berada di tengah semua itu.
Seni mengingatkan bahwa manusia bukan angka.
Bahwa masyarakat bukan sekadar penerima program.
Bahwa desa bukan hanya unit administrasi.
Bahwa anak-anak bukan sekadar statistik penerima manfaat.
Bahwa kebudayaan bukan aksesori pembangunan.
Dan bahwa negara bukan perusahaan milik para penguasa.
Penutup: Jangan Biarkan Indonesia Kehilangan Nurani
Sebuah negara dapat memiliki gedung yang tinggi tetapi kehilangan arah.
Dapat memiliki anggaran yang besar tetapi kehilangan kepercayaan.
Dapat memiliki program yang spektakuler tetapi kehilangan efisiensi.
Dapat memiliki pertumbuhan ekonomi tetapi kehilangan keadilan.
Dan yang paling berbahaya, sebuah negara dapat memiliki kekuasaan yang sangat kuat tetapi kehilangan nurani.
Keserakahan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesewenang-wenangan tidak selalu menghancurkan negara dalam satu malam. Kerusakan sering terjadi perlahan: sedikit ketidakjujuran yang dibiarkan, sedikit pemborosan yang dibenarkan, sedikit nepotisme yang dianggap lumrah, sedikit kritik yang dibungkam, dan sedikit demi sedikit masyarakat kehilangan kepercayaan.
Pada akhirnya, yang runtuh bukan hanya anggaran.
Yang runtuh adalah moralitas institusi.
Dan ketika moralitas institusi runtuh, negara dapat menjadi sangat mahal untuk diselamatkan.
Karena itu, seni harus tetap hidup.
Seniman harus tetap berbicara.
Budaya harus tetap dirawat.
Masyarakat harus tetap kritis.
Dan negara harus selalu diingatkan bahwa kekuasaan hanyalah amanah.
GBSRI percaya bahwa seni bukan pelarian dari realitas. Seni adalah cara manusia menghadapi realitas dengan kepekaan, keberanian, dan kesadaran.
Sebab pada akhirnya, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun banyak hal.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang masih memiliki nurani ketika memiliki kekuasaan.
Dan selama masih ada seniman yang berani menggambar kegelisahan, menulis pertanyaan, menggoreskan kritik, mendokumentasikan luka, dan menciptakan keindahan di tengah kekacauan, masih ada harapan bahwa Indonesia belum kehilangan arah.***
Referensi Keilmuan dan Kebijakan
- Buchanan, J. M. & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. University of Michigan Press.
- Krueger, A. O. (1974). “The Political Economy of the Rent-Seeking Society.” American Economic Review, 64(3), 291–303.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
- North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital.” Dalam J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Kementerian Keuangan RI, APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, APBN 2026: Belanja Prioritas.
- Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- KPK, Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi di Temuan SPI 2024.
- KPK, Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang & Jasa.
- OECD, Government at a Glance 2025.
- UNESCO, Culture’s Contribution to Sustainable Development.
- UNESCO, The Arts as a Vehicle for Dialogue and Social Cohesion.
Tentang Penulis
Lukman Zen adalah pegiat seni rupa, kurator, penulis, dan pendiri Galeri Baraya Seni Rupa Indonesia (GBSRI) yang sejak awal tahun 2000-an aktif mendorong pelestarian dan pengembangan seni budaya Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Melalui berbagai kegiatan kuratorial, pameran, diskusi, publikasi, dan pemberdayaan komunitas, ia membangun ruang kolaborasi bagi seniman, budayawan, akademisi, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya bangsa. Selain aktif di dunia seni dan budaya, Lukman juga dikenal sebagai penulis yang mengangkat tema seni rupa, sejarah budaya, kearifan lokal, dan dinamika sosial budaya. Melalui karya-karyanya, ia berupaya menghadirkan perspektif yang edukatif, kritis, dan konstruktif, dengan keyakinan bahwa seni dan budaya merupakan fondasi penting dalam memperkuat identitas, karakter, dan peradaban masyarakat Indonesia.
